Mengenal Lebih Dekat Kesultanan Yogyakarta

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940 (Staatsblad 1941, No. 47). Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman) diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejarah

Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah-selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede (sebelah tenggara kota Yogyakarta saat ini), kemudian pindah ke Kerta, Plered, Kartasura dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi Kumpeni Belanda. Akibatnya timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap Kumpeni beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut dicapai Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari.

Sumber: Perpustakaan Nasional Indonesia

Tanggal 13 Maret 1755 (Kemis Pon, 29 Jumadilawal 1680 TJ) adalah tanggal bersejarah untuk Kasultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengku Buwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Seiring berjalannya waktu, wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami pasang surut. Utamanya terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengku Buwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, Sri Sultan Hamengku Buwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo (putera Hamengku Buwono I) yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Paku Alam I.

Sumber: Tepas Tandha Yekti

Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera mengucapkan selamat atas berdirinya republik baru tersebut kepada para proklamator kemerdekaan. Dukungan terhadap republik semakin penuh manakala Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari Negara Republik Indonesia.

Baca Juga : Wisata Edukasi di Jogja
Pemerintahan dan Politik

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta mulanya diselenggarakan dengan menggunakan susunan pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan menjadi dua urusan besar yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) yang juga disebut Parentah Hageng Karaton, dan Parentah Jawi (urusan luar) yang juga disebut Parentah Nagari. Sultan memegang seluruh kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan dibantu lembaga Pepatih Dalem yang bersifat personal.

Alun-alun Lor, saksi bisu kemegahan sebuah pemerintahan negara, Sumber : https://id.wikipedia.org/

Perubahan besar dalam pemerintahan terjadi pada saat Sultan Hamengkubuwana IX (HB IX) naik takhta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukan Jepang (1942-1945). Secara perlahan namun pasti, Sultan melakukan restorasi (bandingkan dengan restorasi Meiji). Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung berada di bawah kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.

Bregada Prajurit Keraton

Saat ini, keraton memiliki sepuluh kelompok pasukan yang disebut sebagai bregada. Jumlah seluruh prajurit cukup kecil, sekitar 600 orang. Jumlah anggota tiap pasukan berbeda-beda. Bregada Nyutra misalnya, hanya terdiri dari 64 orang saja.

Bregade Prajurit Keraton, Sumber : https://www.kratonjogja.id/

Pimpinan tertinggi dari keseluruhan bregada prajurit keraton adalah seorang Manggalayudha atau Kommandhan/Kumendham. Sebutan lengkapnya adalah Kommandhan Wadana Hageng Prajurit. Manggalayudha bertugas mengawasi dan bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pasukan. Ia dibantu oleh seorang Pandhega (Kapten Parentah), dengan sebutan lengkapnya Bupati Enem Wadana Prajurit, yang bertugas menyiapkan pasukan.

Setiap pasukan atau bregada dipimpin oleh perwira berpangkat Kapten. Kecuali bregada Bugis dan Surakarsa yang dipimpin oleh seorang Wedana.

Pandhega Prajurit, Sumber : https://www.kratonjogja.id/

Pandhega didampingi oleh perwira yang disebut Panji (Lurah). Perwira ini bertugas mengatur dan memerintah keseluruhan prajurit dalam bregada. Setiap Panji didampingi oleh seorang Wakil Panji. Sementara itu, regu-regu dalam setiap bregada dipimpin oleh seorang bintara berpangkat sersan.

Keseluruhan perwira dalam semua bregada dipimpin oleh seorang Pandhega, kecuali Bregada Wirabraja dan Bregada Mantrijero yang langsung di bawah Kommandhan. Prajurit Keraton Yogyakarta dapat dibagi ke dalam tiga kelompok. Prajurit yang dimiliki Kepatihan, yaitu Bregada Bugis. Prajurit yang dimiliki Kadipaten Anom (putera mahkota), yaitu Bregada Surakarsa. Dan sisanya dimiliki oleh keraton.

Demikian ulasan singkat mengenai Kesultanan Yogyakarta. Jadi tau kan sejarahnya seperti apa. Semoga informasi ini bermanfaat. Simak juga ulasan lainnya mengenai tips liburan ke jogja bagi pemula. Selamat menikmati!